Text
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia
Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan segenap jajarannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam implementasinya tidak timbul berbagai konflik, baik antara pemerintah dengan daerah maupun antardaerah sendiri, bahkan konflik di tengah- tengah masyarakat. Sebaliknya, pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Itulah tujuan utama disusunnya buku ini.
F000054522.737 | 352.14 WIJ p | Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (rak-1) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain