Text

Restorasi Kebijakan Publik

---

Namun kondisi politik hari ini memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia sama sekali tidak mencerminkan nilai nilai Pancasila. Pergantian kekuasaan melalui mekanisme Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi-tak kunjung sukses memperbaiki tata kelola birokrasi. Reformasi dengan ide dasar perbaikan sistem ketatanegaraan, malah justru memporakporandakan tatanan demokrasi Pancasila yang sudah dibangun susah payah. Hal ini terjadi karena birokrat (eksekutif) dan politisi (legislatif) tidak jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah. Penetrasi pengaruh dan kepentingan oligarki di lingkungan birokrasi semakin melemahkan kekuasaan elit pemerintahan. Kebijakan publik, yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, ikut dikontrol kelompok oligarki. Tidak heran jika sebuah kebijakan tidak lagi bersifat publik

---

Ketersediaan

F000054522.49

350 WIN k

Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (rak-1)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

JAKARTA : DPP Partai NasDem., 2021

Deskripsi Fisik

xiv, 93 hlm, 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-220-121-7

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

Ed.Rev, Cet. 1

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar