Text
Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan
Kualitas kebijakan publik di Indonesia masih buruk (Tambunan, 2005; Furuholt dan Wahid, 2008; Lewis dan Patinassarany, 2009). Indikasinya adalah masih banyak produk kebijakan yang kontraproduktif dengan keinginan publik sehingga harus mendapatkan pembatalan, baik oleh pemerintah pusat maupun mahkamah konstitusi (MK).
F000054522.38 | 350 WIN k | Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (rak-1) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain