Text

Praktik ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945

---

Buku ini merupakan catatan penulis mengenai prakrik ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Demokrasi konstitusional merupakan paradigma yang dibangun oleh konstitusi yang menempatkan hukum sebagai panglima, sebagai penuntun penerapan kedaulatan rakyat. Penegasan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa : "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar", dan dikuatkan oleh pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan paradigma negara hukum yang demokratis. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti paradigma demokrasi berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara prinsip pemisahan kekuasaan dan checks dan balance serta kontrol normatif yang pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga peradilan.

---

Ketersediaan

01.2010884

342 ZAI p

Perpustakaan Fakultas Hukum (Rak-2)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ZAI p

Penerbit

Jakarta Timur : LP2-AB PRESS., 2019

Deskripsi Fisik

xii, 334 hlm; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-721-487-3

Klasifikasi

342

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

1. HUKUM TATA NEGARA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar