Text

Aspek hukum penyelsaian perselisihan hubungan industrial

---

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dulu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan, tetapi seiring perkembangan jaman, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan jaman. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan
Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 170
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan
Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(3) batal demi hukum. Selama putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus
tetap melaksanakan segala kewajibannya. Hal tersebut dapat dijadikan bukti
dalam sengketa PHK yang diajukan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

---

Ketersediaan

01.2010851	331.89 ABD. a	Perpustakaan Fakultas Hukum (Rak-6)	Tersedia
01.2010852	331.89 ABD. a	Perpustakaan Fakultas Hukum (Rak-6)	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

331.89 ABD. a

Penerbit

Bandung : PT Citra Aditya Bakti., 2010

Deskripsi Fisik

xxiv, 280 hlm; 25cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-491-074-0

Klasifikasi

331.89

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet-1

Subjek

konomi perburuhan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar