Text

Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif; Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

---

Masalah lingkungan hidup terutama di negara-negara berkembang sering menghadapi masalah penegakan hukum yang serius. Bahkan dalam kenyataannya pelestarian lingkungan hidup di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara anggota Uni Eropa, China, dan negara Federal Rusia belum menunjukkan perkembangannya yang positif. Bahkan banyak terjadi pencemaran dan perusakan ekologi dalam bidang penambangan migas dan batubara. Kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pdana dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam tataran teoretis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik peradilan pidana. Persoalan ini merupakan masalah kebijakan hukum pidana ketika merumuskan ketentuan pidana dalam perundang-undangan administratif di bidang lingkungan hidup terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

Ketersediaan

01.2010805	345 SEP p	Perpustakaan Fakultas Hukum (Rak-3)	Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-05-06)
01.2010806	345 SEP p	Perpustakaan Fakultas Hukum (Rak-3)	Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-05-06)
01.2010807	345 SEP p	Perpustakaan Fakultas Hukum (Rak-3)	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SEP p

Penerbit

JAKARTA : Kencana., 2021

Deskripsi Fisik

xxiv, 292 hlm, 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-218-795-5

Klasifikasi

345

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet-1

Subjek

1. HUKUM PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar