Image of Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru

Text

Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru

Hukum pertanahan di Indonesia pada tataran penerapannya sangat bergantung pada konstelasi subsistem politik, sehingga politik hukum pertanahan di Indonesia sering mengalami inkonsistensi. Politik hukum pertanahan mengalami gonjang ganjing di antara dua spektrum sentralisasi dan disentralisasi. Hal ini mengakibatkan pembangunan hukum di bidang pertanahan mengalami berbagai kendala yuridis. Hal ini tercermin salah satunya melalui Keppres No 34 tahun 2003.

Menurutnya, perlu adanya pengaturan yang tegas tentang pembagian wewenang di bidang pertanahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Selain itu, tambahnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan agar penyerahan kewenangan di bidang pelayanan pertanahan dilakukan secara bertahap dengan mempersiapkan SDm yang baik.

Ketersediaan
01.2009678343.01 MUC pPerpustakaan Fakultas Hukum (rak-02)Tersedia
01.2009733343.01 MUC pPerpustakaan Fakultas Hukum (rak-02)Tersedia
01.2010257343.01 MUC pPerpustakaan Fakultas Hukum (rak-02)Tersedia
01.2010371343.01 MUC pPerpustakaan Fakultas Hukum (rak-02)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
343.01 MUC p
Penerbit
Yogyakarta : FH UII Press.,
Deskripsi Fisik
x, 370 hlm, 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978602112372
Klasifikasi
343
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet-2
Subjek
1. HUKUM KEUANGAN NEGARA
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar